supriono blog

SUMPAH JABATAN: Seratus anggota DPRD Jateng

by on Sep.04, 2009, under UNDIP

04 September 2009

Pelantikan Dinilai Tak Sah

image

SEMARANG- Pelantikan 100 anggota DPRD Jateng periode 2009-2014, Kamis (3/9), dinilai tidak sah. Sebab, pelantikan dan pengucapan janji/sumpah didasarkan UU No 22/2003 (Susduk) yang sudah diganti UU MPR, DPR, DPD dan DPRD meski belum dijadikan lembaran negara.
Jalannya pelantikan itu sendiri diwarnai aksi unjuk rasa. Beberapa kelompok yang terdiri atas Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) dan Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (Spartan) berkeinginan untuk bertemu legislator yang dilantik. Dalam aksi itu sempat terjadi dorong-dorongan pengunjuk rasa dan aparat kepolisian, karena massa mencoba masuk ke halaman gedung Berlian.
Thantowi Jauhari, mantan anggota DPRD Jateng sebelumnya menyatakan, penggunaan dasar aturan itu sangat tidak tepat. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20 ayat 5, RUU yang telah disetujui oleh DPR dan belum dimasukkan dalam lembaran negara dalam waktu 30 hari  langsung dinyatakan sah.
”Sudah 30 hari setelah UU disetujui bisa langsung digunakan. Tetapi Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jateng menyebut UU No 22/2003. Maka, saya melihat dasar pelantikan tidak sah secara hukum,” katanya.
Tentu saja bila tidak segera diperbaiki maka imbasnya segala produk hukumnya tidak sah. ”Berbahaya, maka mohon untuk diulang dengan mendasarkan undang-undang yang baru yang belum ada nomornya,” ungkapnya.
Masih Berlaku
Sekretaris DPRD Jateng Prijo Anggoro BR menolak anggapan itu. Karena belum diundangkan, praktis tidak bisa dijadikan dasar hukum. Surat Mendagri terkait pengangkatan nama-nama anggota DPRD itu diktum mengingatnya masih menggunakan UU No 22/ 2003, sehingga aturan tersebut masih berlaku.
Dasar lainnya SK Mendagri tanggal 7 Agustus dan surat Mendagri tanggal 5 Agustus juga menyebutkan, karena belum ditetapkan undang-undang, untuk menentukan pimpinan sementara dipimpin dari pemenang pertama dan kedua.

”Dengan demikian, pendapat saya pelantikan itu sah nggango banget,” katanya.
Dalam menerima pengunjuk rasa, enam anggota DPRD turun ke jalan. Mereka Bambang Sadono ( Partai Golkar), Adi Rustanto (PDI-P), Muh Haris (PKS), Sukirman (PKB), Nunik Sriyuningsih (PDI-P), dan Hendi Hendrar Prihadi (PDI-P).
Mereka langsung disodori kontrak politik yang berisi pengawasan program pemerintah, perda penyelenggaraan bencana alam, pengelolaan wilayah pesisir, dan Jamkesda. Juga kontrak untuk mewujudkan Jateng bebas korupsi, siap mundur jika korupsi, membuat dan mengesahkan perda tentang pelayanan publik dan transparansi informasi daerah. Selain itu merancang APBD yang pro rakyat miskin dan anggaran berbasis kinerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (H37,H3,K26-46)


Leave a Reply

*

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...